Kristian Tandabioh Minta OPD Serius, Usulan Desa Harus Jadi Prioritas
Ketgam: Anggota DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, saat Menghadiri Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kantor Camat Tongauna.(Foto:ist). IKONSULTRA.COM : KONAWE – Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, mengkritik lemahnya keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Ia menegaskan, tanpa kehadiran OPD teknis, Musrenbang berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa kepastian realisasi.
Hal itu disampaikan Kristian saat Musrenbang yang melibatkan tiga kecamatan, yakni Tongauna, Tongauna Utara, dan Abuki, di halaman Kantor Camat Tongauna. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe, Senin (26/1/2026).
Menurut Kristian, Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan mandat undang-undang yang menjadi salah satu dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bersama hasil reses DPRD, RKPD, dan program OPD.
“Musrenbang ini adalah perintah undang-undang. Di sinilah salah satu dasar lahirnya APBD, selain inisiatif DPRD melalui reses, RKPD, dan program OPD,” ujar Kristian.
Ia mengakui, kepercayaan sebagian desa terhadap Musrenbang mulai menurun karena banyak usulan yang berulang kali diajukan namun belum juga direalisasikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran desa justru akan memperlemah posisi mereka sendiri dalam proses perencanaan.
“Kadang desa malas hadir karena merasa ujung-ujungnya tidak ada yang direalisasikan. Tapi tetap harus hadir, karena Musrenbang ini wajib,” tegasnya.
Sorotan utama Kristian diarahkan pada minimnya kehadiran OPD dalam forum tersebut. Ia menilai, tanpa kehadiran langsung OPD teknis, hasil Musrenbang hanya akan berakhir sebagai daftar aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Bappeda ini hanya mencatat, tidak bisa mengintervensi OPD lain. Kalau OPD hadir semua, hasilnya pasti jauh lebih baik,” katanya.
Kristian juga mengkritik penyusunan RKPD yang dinilai terlalu administratif dan minim verifikasi lapangan. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar menyampaikan data usulan desa dan kelurahan secara rinci kepada DPRD, bukan sekadar mengacu pada dokumen OPD.
“Tolong berikan kami data satu per satu. Jangan dulu mengikuti RKPD OPD, karena yang harus diprioritaskan adalah hasil Musrenbang. Kami turun langsung, sementara OPD lain hanya mencatat di atas meja,” ujarnya.
Ia mendesak agar OPD yang berhalangan hadir setidaknya mengutus pejabat teknis untuk mencatat langsung kebutuhan masyarakat, guna menghindari ketidaksinkronan program.
“Supaya tidak ada lagi dusta di antara kita, OPD harus hadir. Minimal ada utusan yang datang, mencatat langsung usulan para desa dan kelurahan,” tambahnya.
Masalah tumpang tindih usulan yang kerap muncul saat asistensi anggaran, menurut Kristian, merupakan dampak dari absennya verifikasi lapangan oleh OPD, sehingga usulan desa kerap tidak sejalan dengan program yang telah disusun.
“Kalau OPD tidak turun, wajar usulan tidak nyambung dan akhirnya tidak masuk. Mereka memilih program sendiri, padahal seharusnya turun langsung,” katanya.
Di tengah meningkatnya kemampuan fiskal daerah, Kristian mengajak pemerintah daerah mengubah cara pandang pembangunan. Ia menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi meskipun anggaran daerah relatif longgar.
“Bupati menjabat lima tahun, masih banyak jalan usaha tani dan jalan pemukiman yang belum dibangun. Padahal dulu anggaran terbatas kita tetap membangun. Sekarang SILPA surplus sampai Rp60 miliar, seharusnya tidak ada lagi alasan,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan mengawal seluruh usulan desa dan kelurahan hasil Musrenbang agar menjadi prioritas dalam pembahasan APBD.
“Berikan kami catatan usulan kepala desa dan lurah, karena semua ini pasti lewat di DPRD. Saat asistensi, prioritaskan yang diusulkan di Musrenbang supaya tidak ada lagi alasan,” pungkasnya.(Adv).
Laporan:Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar