Sejumlah Pajak Daerah Gagal Capai Target, DPRD Konawe Desak Evaluasi Total

IKONSULTRA.COM : KONAWE – Sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 dipastikan tak mencapai target seperti yang direncanakan. Beberapa sektor pajak yang mengalami kekurangan realisasi antara lain pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Polres Konawe Komitmen Jaga Kamtibmas Selama Ramadhan 1447 H

140 Admin

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe, Dr. Cici Ita Ristianty, SE, ME, mengakui bahwa realisasi beberapa pos pajak daerah tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun ada juga jenis PAD yang justru melampaui sasaran.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Dorong Peningkatan Kapasitas Kader, TP-PKK Konawe Gelar Pelatihan

261 Admin

Menanggapi hal tersebut, Tim Banggar DPRD Konawe memberikan catatan tegas. Mereka meminta kepada Kepala BPKAD Konawe, HK. Santoso, SE, M.Si, untuk tidak mencairkan dana insentif upah pungut bagi jajaran Bapenda pada tahun ini.

Banggar menilai, dana tersebut lebih baik dialihkan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan digunakan kembali dalam tahun anggaran 2026.

Anggota Banggar DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, SH, M.AP, menegaskan bahwa tidak tercapainya target PAD akan berdampak langsung terhadap pembiayaan daerah tahun berikutnya.

“Target PAD yang tidak tercapai akan menjadi beban utang daerah di tahun selanjutnya atau pada APBD 2026,” tegas Kristian.

Sementara itu, Ir. H. Majenuddin, M.Si, menilai bahwa target pendapatan yang disusun oleh Bapenda Konawe tidak disertai dengan perhitungan yang realistis.

“Target PAD tahun 2025 saja tidak tercapai, tetapi di tahun 2026 justru dinaikkan jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini tidak logis dan perlu dikaji kembali,” ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, SE, menyoroti masih lemahnya pengelolaan potensi PAD di sektor industri, khususnya di kawasan Morosi.

“Di wilayah industri Morosi, ada sejumlah potensi PAD yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pelabuhan Muara Sampara (PMS) yang aktif melakukan aktivitas bongkar muat barang impor dan ekspor,” ungkap Dedy.

Ia meminta pemerintah daerah, melalui Bapenda, untuk lebih proaktif menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor produktif tersebut agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

Melihat situasi ini, Banggar DPRD Konawe menilai perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap strategi dan kebijakan peningkatan PAD, sehingga target pendapatan di tahun berikutnya bisa disusun secara lebih realistis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan: Redaksi.