Tuntut Keterlibatan Pengusaha Lokal, Warga Konawe Utara Demo di Kementerian ESDM

IKONSULTRA.COM : JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Masyarakat Lingkar Tambang Bumi Anoa Konawe Utara melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Aksi tersebut menyoroti minimnya keterlibatan kontraktor lokal dalam kegiatan pertambangan di wilayah Konawe Utara. Menurut mereka, perusahaan pemegang IUP selama ini hanya mengambil keuntungan dari wilayah tersebut tanpa memberi ruang bagi pelaku usaha lokal.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Dukung Ekonomi Kreatif, Pemdes Toolawawo Salurkan Bantuan Mesin Jahit

168 Admin

Demonstrasi ini muncul sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai belum serius dalam menegakkan regulasi pemberdayaan pengusaha lokal tambang.

Ketua Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Lokal Konawe Utara, Rakhmatullah, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat yang hanya menjadi penonton di daerah mereka sendiri, meskipun aktivitas pertambangan berlangsung masif.

“Kami datang atas nama masyarakat lokal Konawe Utara. Ada IUP yang jelas-jelas beroperasi di tanah kami, tetapi sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal,” ujar Rakhmatullah saat menyampaikan orasi di depan Gedung ESDM RI.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Sejumlah Petugas Rutan Unaaha Terima Penyematan Kenaikan Pangkat

207 Admin

Ia juga menilai praktik tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan.

“Ini bentuk kejahatan yang nyata mengambil keuntungan di daerah kami, tapi menutup mata terhadap keberadaan kami,” tambahnya.

Rakhmatullah mengungkap fakta bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 36 perusahaan di Konawe Utara yang mendapat kuota RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). Namun, tidak satu pun dari perusahaan tersebut menggandeng kontraktor lokal dalam kegiatan penambangan.

Atas kondisi itu, ia menuntut Menteri ESDM untuk menunda seluruh RKAB perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara hingga keterlibatan kontraktor lokal benar-benar dapat dipastikan.

“Jika persetujuan RKAB kembali dikeluarkan tanpa melibatkan kontraktor lokal, konflik horizontal sangat mungkin terjadi ke depan. Ini soal penegakan aturan, soal masa depan ekonomi, dan soal peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat lingkar tambang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar daerah penghasil nikel tidak hanya menjadi penonton di tengah limpahan sumber daya.

“Jangan jadikan Konawe Utara kaya sumber daya alam, tapi miskin sumber daya manusia,” pungkas Rahmatullah.

Pantauan wartawan menunjukkan bahwa massa aksi masih bertahan di lokasi, menunggu kehadiran Menteri Bahlil Lahadalia untuk berdialog langsung dan membuka ruang audiensi.

Penulis: Redaksi