Pidato Prabowo di Davos Dinilai Jadi Sinyal Arah Baru Pembangunan Indonesia
IKONSULTRA.COM : JAKARTA – Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss mendapat respons positif dari kalangan akademisi lintas disiplin. Mereka menilai pidato tersebut bukan sekadar diplomasi global, tetapi juga penegasan arah pembangunan nasional yang strategis, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, sekaligus membuka ruang kemitraan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Secara umum, para akademisi melihat Indonesia tengah memposisikan diri sebagai aktor global yang mengedepankan stabilitas, perdamaian, dan kerja sama multilateral di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Pesan tersebut dinilai konsisten dengan visi pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo, yang mengaitkan investasi manusia dengan daya saing ekonomi jangka panjang.
Dari perspektif hubungan internasional, Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka bagi kerja sama dan kemitraan internasional.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo secara terbuka menguraikan berbagai persoalan elementer yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya, sembari memaparkan capaian konkret pemerintahannya dalam merespons dan mengatasi persoalan tersebut.
“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas distingsi antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut,” ujar Teguh kepada wartawan, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menilai pidato Prabowo di Davos sebagai deklarasi pembangunan Indonesia yang menjanjikan kerja sama dan kemitraan yang fair di tingkat global. Menurutnya, pidato tersebut semestinya dijadikan rujukan kebijakan lintas sektor.
“Pidato ini layak dijadikan semacam playbook bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan spirit yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, dari sudut pandang strategi komunikasi, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom., menilai pidato Presiden Prabowo disampaikan secara persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.
Prof. Betty menyoroti keberhasilan Presiden Prabowo dalam mengombinasikan data konkret—seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah—dengan narasi emosional tentang kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diperkuat oleh positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah ketidakpastian global.
“Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.
Namun dari perspektif pendidikan nasional, Prof. Betty mengingatkan bahwa gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin perlu pengawalan serius.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif. Klaim-klaim keberhasilan juga perlu verifikasi independen serta jaminan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan. Sistem pendidikan harus dibangun berbasis standar kompetensi, bukan bergantung pada figur,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan oleh Prof. Dian Masyita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII). Ia menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, dan dialog merupakan prasyarat utama pembangunan global.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan menjadi kunci utama.
“Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil bagi masyarakat,” katanya.
Pandangan lain disampaikan Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Ia menilai pidato Presiden Prabowo berupaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik.
Menurut Donie, pidato tersebut meletakkan paradigma besar pembangunan di atas fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan hukum, serta menegaskan hubungan kausal antara investasi manusia—melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan—dengan daya saing ekonomi jangka panjang.
“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” tutup Donie.
Dalam pidatonya di Davos, Presiden Prabowo juga memaparkan kinerja dan capaian pemerintah Indonesia selama setahun terakhir, termasuk kinerja perekonomian nasional. Prabowo bahkan mengutip pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memuji ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Laporan:Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar