Paripurna Reses II 2026, DPRD Konawe Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat
IKONSULTRA.COM : KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Reses II Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen mengawal aspirasi masyarakat agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, ST, serta dihadiri para anggota dewan. Forum ini menjadi momentum resmi penyampaian hasil serapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (18/2/2026).
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, dalam sambutannya menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses ini menjadi kewajiban konstitusional kami untuk turun langsung mendengar keluhan dan harapan masyarakat. Banyak persoalan mendasar yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait infrastruktur dan pertanian,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata.
“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya menjadi catatan di atas kertas. DPRD akan mengawal hingga masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah dan dibahas dalam penganggaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2026 akan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar arah pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami akan memastikan sinkronisasi dengan RKPD sehingga perencanaan pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Dalam laporan yang disampaikan, isu infrastruktur dan pertanian menjadi aspirasi yang paling dominan. Perbaikan jalan dan jembatan banyak dikeluhkan warga karena dinilai menghambat mobilitas hasil pertanian serta aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.
Masyarakat juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana pertanian, mulai dari bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga perbaikan jaringan irigasi. Selain itu, aspirasi lain yang mencuat meliputi dukungan bagi pelaku UMKM, kegiatan keagamaan dan olahraga, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pendidikan.
Di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe, sejumlah persoalan layanan publik turut menjadi perhatian, seperti layanan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan pembangunan masjid, hingga penerangan jalan umum. Beberapa legislator menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program bantuan agar benar-benar tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Sambari, S.Sos., M.Si., mengungkapkan masih ditemukan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah, khususnya di wilayah pedesaan.
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang belum tersentuh program, khususnya di wilayah pedesaan. Ini menjadi catatan penting agar OPD melakukan pendataan ulang secara menyeluruh,” ujarnya.
Paripurna laporan reses ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Konawe dalam memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aspirasi yang dihimpun dari desa-desa diharapkan tidak berhenti di ruang reses, melainkan berlanjut menjadi kebijakan dan program nyata pemerintah daerah. (Adv).
Laporan: Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar