Tie Saranani Tuding Istri Bupati Konawe Abaikan Etika Guru dan Jabatan Publik

IKONSULTRA.COM : KONAWE – Penggiat media sosial asal Sulawesi Tenggara, Tie Saranani, kembali menyoroti kontroversi terkait dugaan penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Hania, istri Bupati Konawe. Selain menjadi guru, Hania diketahui menjabat sebagai Ketua PGRI Konawe, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe.

Dalam pernyataannya pada Selasa (4/11/2025), Tie memberikan kritik pedas terhadap isu rangkap jabatan dan kemungkinan penyalahgunaan tunjangan profesi yang dilakukan oleh istri pejabat tertinggi di Konawe tersebut.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Dialog Tokoh Lintas Agama Konawe 2025, Wabup Ajak Jaga Toleransi dan Persatuan

261 Admin

“Saya pikir hampir semua masyarakat yang mengikuti aktivitas pejabat atau istri pejabat di Sulawesi Tenggara tidak heran. Bahkan sejak awal, saya sudah ingin bertemu Ibu ini untuk menyampaikan banyak hal, karena saya melihat beliau ini sudah terlalu berlebihan,” ujar Tie.

Ia menambahkan, isu dugaan penerimaan TPG oleh Hania yang disebut tidak aktif mengajar menjadi perhatian masyarakat luas, terutama karena yang bersangkutan juga memegang berbagai jabatan strategis di daerah.

“Coba lihat beritanya, ada dugaan pakai joki mengajar, istri bupati diduga masih terima tunjangan profesi guru. Padahal beliau ini juga Ketua PGRI Konawe,” jelasnya.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Terima Kunjungan Mahasiswa KKN UHO, Ini Pesan Kapolsek Wonggeduku

276 Admin

Tie menegaskan, guru bersertifikasi wajib melaksanakan minimal 24 jam tatap muka per minggu. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi namun TPG tetap diterima, hal tersebut sudah tergolong pelanggaran serius.

“Kalau memang tidak mengajar tapi masih terima TPG, itu sudah keterlaluan. Itu masuk kategori temuan, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi,” tegasnya.

Selain itu, Tie menilai Hania seharusnya fokus memilih salah satu peran agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugasnya sebagai guru dan jabatan sebagai Ketua PKK serta Dekranasda.

“Tugas Ketua PKK dan Dekranasda itu sangat berat. Jadi seharusnya beliau memilih, apakah tetap sebagai guru dengan cuti dari jabatan sosialnya, atau fokus di PKK dan Dekranasda. Jangan ‘maburako’ begitu,” sindir Tie.

Tie juga menyinggung viralnya video pelantikan pengurus PKK dan Dekranasda, di mana Hania menyebut orang-orang yang dilantik adalah “sefrekuensi”.

“Lucunya, dari sekian ratus ribu warga Konawe, yang dianggap sefrekuensi hanya segelintir orang. Dan yang saya dengar, sebagian besar pengurus PKK dan Dekranasda itu berasal dari unsur guru. Padahal guru tidak boleh meninggalkan tugas mengajarnya,” ungkapnya.

Menurut Tie, hal ini ironis mengingat Hania juga Ketua PGRI Konawe, yang seharusnya paham aturan dan kode etik profesi guru.

“Ini sangat disayangkan. Masa Ketua PGRI tidak tahu aturan dan kode etik guru? Kacau memang Konawe ini,” kritiknya.

Menutup pernyataannya, Tie menilai kondisi internal pemerintahan Konawe tampak tidak harmonis meskipun masa jabatan bupati dan wakil bupati baru beberapa bulan berjalan.

“Baru sebulan dua bulan dilantik, tapi sudah banyak isu yang berseberangan. Malah muncul istilah ‘tiga matahari di Konawe’: satu bupati, dua istri, tiga pemilik uang. Kacau, dan kekacauan ini harus segera dihentikan. Masyarakat Konawe yang harus menentukan arah perubahannya,” pungkas Tie.

Laporan: Redaksi