Soal Board of Peace, Teguh Santosa Tegaskan Sikap Indonesia
IKONSULTRA.COM : JAKARTA – Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat dunia, khususnya Indonesia, harus dipandang sebagai instrumen yang dibentuk oleh sistem internasional untuk mencapai tujuan perdamaian. Keberadaan BoP mendapatkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), meski efektivitasnya masih terbuka untuk dipertanyakan.
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam webinar bertema “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina”, (01/2/2026).
Resolusi DK PBB 2803 meminta kelompok perlawanan Hamas meletakkan senjata serta Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Gaza. Resolusi tersebut juga mengatur pertukaran sandera hidup maupun jenazah sandera antara pihak yang bertikai, menjamin tidak ada warga Gaza yang dipaksa meninggalkan wilayahnya, serta memastikan warga Gaza yang saat ini mengungsi dapat kembali ke tanah kelahiran mereka.
Setelah fase negative peace, fase berikutnya adalah positive peace, yakni kondisi di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara bertetangga.
“Dalam bahasa Dasasila Bandung (Konferensi Asia Adrika 1955), fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” ujar Teguh.
Dengan mempertimbangkan bahwa Board of Peace merupakan “produk” sistem internasional PBB, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia serta menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) itu turut menghadirkan Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, dan Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.
Teguh juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam BoP. Sejumlah negara Muslim turut bergabung, dan dalam peluncuran BoP di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, dari 20 pemimpin negara yang hadir, 13 di antaranya merupakan pemimpin negara Muslim. Mereka adalah Presiden Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Kosovo Vjosa Osmani, PM Pakistan Shehbaz Sharif, PM Qatar Syekh Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan, Menlu Turki Hakan Fidan, Ketua Otoritas Eksekutif UEA Khaldoon Al Mubarak, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Menlu Yordania Ayman Al Safadi, Seskab Bahrain Syekh Isa bin Salman Al Khalifa, Menlu Maroko Nasser Bourita, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, serta Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Menanggapi pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan BoP jika tidak berjalan sesuai harapan, Teguh menyatakan hal tersebut wajar dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak memberikan cek kosong kepada pihak mana pun. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jumat petang, 30 Januari 2026, dan diungkapkan kepada publik oleh mantan Ketua KPK RI Abraham Samad.
Di bagian lain, Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengisahkan hubungan historis Indonesia dan Palestina. Pada tahun 1992, Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat sempat berencana menutup Kedutaan Palestina di 26 negara, termasuk Indonesia, akibat kebangkrutan PLO. Namun Presiden Soeharto melalui Bambang Trihatmodjo meminta agar Kedutaan Palestina di Jakarta tetap dibuka dengan jaminan bantuan operasional dari Indonesia.
“Kemerdekaan Palestina telah ada di pikiran setiap kita sejak lama,” ujar Teguh.
Laporan: Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar