
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya saat pimpin rapat pembahasan APBD Perubahan 2025.(foto:ist). IKONSULTRA.COM : KONAWE – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe yang belum mencapai target menjadi perhatian utama DPRD setempat. DPRD bertekad memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap sektor pertambangan, yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal.
Dalam rapat konsultasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS-P) minimnya capaian PAD menjadi isu sentral dalam rapat tersebut. Olehnya itu, DPRD menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor pendapatan, utamanya tambang, Selasa (05/8/2025).
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, menegaskan lembaganya akan mengambil langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“DPRD Konawe siap meningkatkan pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegas Made Asmaya.
Politikus dari PDI Perjuangan itu mengakui bahwa selama ini pengawasan belum maksimal, salah satunya karena keterbatasan dana operasional.
“Berbicara pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH, menilai lemahnya kontrol di lapangan berpengaruh langsung terhadap kecilnya penerimaan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa pun jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi. Ini yang harus kita ubah,” ujar Eko.
Ia juga membandingkan dengan Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berhasil memperoleh DBH lebih besar berkat pengelolaan data yang baik dan pengawasan yang intensif.
“Kalau kita bisa memperkuat data, kita bisa tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” jelasnya.
Ketua DPRD menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Routa, yang diketahui sebagai salah satu wilayah tambang di Konawe. Langkah ini dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta mengevaluasi kontribusi perusahaan tambang terhadap PAD.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” ungkap Made.
Dengan mendatangi langsung lokasi tambang, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai potensi pendapatan yang belum tergali.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi.
Tidak ada komentar