4.051 Honorer Konawe Tunggu Kepastian, DPRD Lanjutkan Perjuangan di Pusat
Suasana DPRD Konawe saat Melakukan Kunjungan Resmi ke PAN-RB Terkait Tenagan Honorer Konawe.(Foto:ist). IKONSULTRA.COM : JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memperlihatkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak ribuan tenaga honorer di wilayahnya. Jika sebelumnya langkah yang ditempuh masih terbatas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di daerah, kali ini gerakan tersebut dibawa hingga ke level nasional.
Pada Senin (22/9/2025), rombongan DPRD Konawe yang dipimpin oleh Dr. H. A. Ginal Sambari, M.Si., melaksanakan kunjungan resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta.
Agenda pertemuan ini ditujukan untuk memperoleh kepastian status kepegawaian bagi 4.051 tenaga honorer aktif di Kabupaten Konawe. Ribuan honorer tersebut sampai sekarang masih menunggu kejelasan mengenai pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam keterangan resminya, Ginal Sambari yang menjabat Ketua Komisi III DPRD Konawe menekankan bahwa langkah mereka bukan sekadar wacana politik, tetapi tindakan nyata membela kepentingan publik.
“Kami tadi konsultasi di Kementerian PAN-RB terkait pengangkatan PPPK yang masih tersisa sebanyak 4.051 orang dan hingga kini belum jelas statusnya,” ungkap Ginal Sambari melalui pesan WhatsApp, Selasa 23 September 2025.
Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, dirinya bersama lembaga DPRD Konawe siap mendedikasikan tenaga, partai, bahkan institusi untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer. Baginya, pengabdian panjang honorer bagi daerah dan bangsa selayaknya dibalas dengan kepastian status pekerjaan.
Selain perannya di DPRD, Ginal Sambari yang juga menjabat Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Konawe menyebut perjuangan ini sebagai amanah moral sekaligus bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya memberikan janji-janji belaka. Ini adalah komitmen perjuangan demi keadilan bagi ribuan tenaga honorer di Konawe. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan yang berpihak kepada mereka,” jelasnya.
Langkah DPRD Konawe menyambangi Kementerian PAN-RB ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, terutama kalangan honorer yang selama ini mendambakan kepedulian nyata dari pemerintah.
Mereka berharap kerja keras tersebut berakhir dengan kebijakan resmi yang dapat memastikan pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.
Laporan: Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar