Bupati Konawe Buka Workshop Keuangan Desa, Tekankan Transparansi dan Inovasi Lokal
Bupati Konawe, Yusran Akbar Saat Buka Workshop Pengelolaan Keuangan Desa.(Foto:ist). IKONSULTRA.COM : KONAWE – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, resmi membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Nugraha, Unaaha, pada Kamis pagi (25/9/2025). Agenda penting ini turut dihadiri Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Dalam arahannya, Bupati Yusran menekankan bahwa desa merupakan pilar utama pembangunan daerah, sehingga pengelolaannya harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Artinya, kepala desa tidur semua,” ujarnya yang disambut gelak tawa sekaligus tepuk tangan para peserta.
Yusran juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, total dana transfer desa mencapai Rp211 miliar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa alokasi tahun 2026 diperkirakan akan berkurang. “Ini bukan alasan untuk bersedih, tapi tantangan untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal,” tegasnya.
Ia kemudian memaparkan beberapa program unggulan desa, di antaranya penanaman jagung dengan target 10 hektar per desa di lebih dari 145 desa. Program ini diproyeksikan mampu menghasilkan 1.400 hektar lahan jagung pakan, dengan dukungan 20% dana desa untuk ketahanan pangan sesuai arahan Presiden.
Selain itu, Konawe juga tengah mengembangkan desa tematik lengkeng di dua kecamatan, setelah sukses dengan panen buah lengkeng berkualitas tinggi. “Buah lengkeng kita mahal di pasar. Ini peluang ekspor dan pendukung program makan bergizi gratis,” jelas Bupati.
Program lain yang menjadi sorotan adalah Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini sudah beroperasi 10 dapur, dan pekan depan bertambah menjadi 14. Menjelang akhir 2025, jumlah dapur ditargetkan meningkat hingga 33 unit.
“Satu dapur menghabiskan dana hingga Rp1 miliar per bulan. Artinya, jika 33 dapur jalan, Rp33 miliar per bulan akan mengalir ke ekonomi lokal—petani, peternak, UMKM semua kebagian,” paparnya.
Bupati menekankan bahwa perputaran dana tersebut tidak tersedot birokrasi, melainkan langsung masuk ke sektor riil masyarakat.
Menurut Yusran, workshop ini menjadi wadah kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Ia mendorong seluruh kepala desa agar aktif dalam proses belajar dan diskusi.
Laporan: Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar