BADKO HMI Kritik Pemanggilan Jurnalis dan Ketua JMSI oleh Polda

IKONSULTRA.COM : KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Umumnya, Andi Aswar, menyoroti perkembangan penanganan laporan yang diajukan Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara ke Polda Sulawesi Tenggara terkait Kepala Dinas Pariwisata Sultra berinisial RB.

Dalam pernyataannya, Andi Aswar menekankan pentingnya profesionalitas aparat kepolisian dalam memproses laporan tersebut. Ia menilai, setiap tahapan hukum harus dilakukan secara objektif dan adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Sempat Hilang Dua Hari di Kebun, Lansia di Buton Ditemukan Selamat 

56 Admin

“Polda Sultra harus memastikan setiap proses hukum berjalan secara adil tanpa adanya intervensi atau keberpihakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar pihak kepolisian menghentikan pemanggilan terhadap jurnalis maupun Ketua JMSI Sultra. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik.

“Kami melihat adanya indikasi kuat kriminalisasi terhadap jurnalis. Ini berbahaya bagi kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Semarak Kemerdekaan, Ratusan Warga Binaan di Konawe Terima Remisi

122 Admin

Tak hanya itu, BADKO HMI Sultra juga mendorong Andi Sumangerukka selaku Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pariwisata Sultra. Pejabat tersebut dinilai sering memicu polemik di ruang publik melalui pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Andi Aswar juga mengungkapkan bahwa pejabat yang bersangkutan sebelumnya pernah mendapat rekomendasi pencopotan dari DPRD Sultra saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Sultra.

“Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Ia pun mengingatkan agar Gubernur tetap konsisten dalam menerapkan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan, termasuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang kerap menimbulkan kegaduhan.

“Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi bom waktu yang berdampak pada citra pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Sebagai penutup, BADKO HMI Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kebebasan pers, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional di Sulawesi Tenggara.

Laporan: Redaksi.