Setelah Expo, Kini Pelantikan Berbiaya: LPPK Menilai Pemkab Konawe Tak Peka Terhadap Desa
IKONSULTRA.COM : KONAWE – Lembaga Pengawasan Pembangunan dan Kebijakan (LPPK) Sulawesi Tenggara kembali menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Konawe.
Sorotan tersebut berkaitan dengan rencana pelantikan Ketua PKK, PAUD, serta kader Posyandu di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan yang dinilai berpotensi membebani desa.
Ketua LPPK Sultra, Karmin SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi adanya sejumlah perlengkapan pelantikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan kelurahan. Atribut tersebut rencananya akan dibagikan pada 24 November 2025 di Ballroom Hotel Tiga Putra.
Rincian biaya kelengkapan yang menjadi kewajiban desa dan kelurahan meliputi:
Pin:
PKK: Rp50.000
PAUD: Rp50.000
Posyandu: Rp50.000
Selempang (Sah): Rp100.000
Rompi Posyandu: Rp200.000
Jilbab:
Posyandu warna ungu: Rp25.000
PKK warna hijau toska: Rp25.000
“Informasi mengenai pengambilan atribut ini sudah disampaikan kepada seluruh Ketua PKK desa dan kelurahan. Kabupaten Konawe memiliki 291 desa dan 57 kelurahan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Selain atribut, desa dan kelurahan juga disebut akan menanggung biaya tambahan sebesar Rp800.000 untuk membantu pelaksanaan kegiatan pelantikan.
Kebijakan tersebut kemudian menuai respons karena dinilai tidak relevan. Para kepala desa di Konawe telah melalui proses pelantikan sebelumnya, sehingga istrinya otomatis telah menjabat sebagai Ketua TP PKK. Begitu pula kader PAUD dan Posyandu yang selama ini sudah aktif menjalankan tugas dalam struktur masing-masing. Pelantikan ulang dianggap tidak mendesak, terlebih situasi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Karmin juga menyinggung bahwa desa-desa di Konawe baru saja mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti Pameran Expo Inovasi Desa 2025 pada 5–11 November 2025, yang seluruh anggarannya bersumber dari swadaya desa, termasuk pemotongan honor para aparat.
“Dengan banyaknya beban pengeluaran tersebut, seharusnya pemerintah kabupaten tidak lagi menambah beban desa dan kelurahan dengan biaya tambahan melalui rencana pelantikan ini,” tegasnya.
Laporan: Redaksi.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar