Hari Kebebasan Pers Dunia: Menjadi Suluh dan Lokomotif Bangsa
Foto: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). IKONSULTRA.COM : Pers dituntut tetap menjaga idealisme, etika, dan profesionalisme di tengah derasnya arus disrupsi digital yang mengubah lanskap media secara drastis. Momentum Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei menjadi pengingat penting bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.
Peringatan ini berakar dari Deklarasi Windhoek 1991 yang menegaskan pentingnya pers yang bebas, independen, dan pluralistik. Sejak diadopsi secara resmi oleh PBB pada 1993, nilai-nilai tersebut menjadi rujukan global, termasuk bagi Indonesia dalam membangun sistem pers yang demokratis.
Di Indonesia, sejarah pers telah berlangsung panjang sejak era kolonial hingga reformasi. Dari media awal seperti Bataviasche Nouvelles hingga lahirnya Medan Prijaji oleh Tirto Adhi Soerjo, pers berkembang sebagai alat perjuangan dan pendidikan politik rakyat. Perannya semakin kuat setelah reformasi 1998 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan tanpa sensor.
Namun, memasuki era digital, tantangan pers semakin kompleks. Kemajuan teknologi memungkinkan siapa saja memproduksi dan menyebarkan informasi, tetapi juga memicu maraknya disinformasi, sensasionalisme, dan praktik jurnalisme instan yang mengabaikan verifikasi.
Akibatnya, media arus utama kini bersaing dengan algoritma yang lebih mengutamakan kecepatan dan daya tarik dibandingkan kualitas. Pendapatan iklan pun bergeser ke platform digital global, melemahkan fondasi ekonomi media konvensional.
Dalam situasi ini, pers dituntut untuk tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasar jurnalistik. Kualitas informasi harus tetap menjadi prioritas, meskipun tekanan kecepatan semakin tinggi. Pers tidak hanya berfungsi menyampaikan berita, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap realitas.
Sejarah menunjukkan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menentukan arah masyarakat. Pers yang menjaga integritas akan memperkuat demokrasi, sementara pers yang kehilangan etika justru dapat merusak tatanan sosial.
Karena itu, etika jurnalistik tidak boleh ditawar. Kebebasan pers harus disertai tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman utama dalam menjaga kehormatan profesi.
Di sisi lain, adaptasi terhadap teknologi menjadi keharusan. Pemanfaatan jurnalisme data, multimedia, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan jika digunakan secara tepat. Namun, teknologi tetap harus dikendalikan oleh nurani dan integritas insan pers.
Kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem informasi. Hubungan ini harus dibangun atas dasar saling menghormati, di mana pemerintah terbuka terhadap informasi dan pers menjalankan fungsi kontrol secara objektif.
Pada akhirnya, pers diharapkan tetap menjadi penjernih wacana publik dan penunjuk arah moral di tengah kompleksitas zaman. Tidak hanya mengungkap persoalan, tetapi juga menghadirkan harapan dan solusi.
Hari Kebebasan Pers Dunia menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen tersebut: menjaga kebebasan, merawat etika, dan memperkuat profesionalisme. Pers yang kuat bukan hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa.
Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar